JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) tidak akan menggunakan dana dari pihak lain. Pasalnya, proyek tersebut termasuk ke dalam proyek strategis sehingga berada dalam tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, proyek LRT ini merupakan program pemerintah dan tidak berada dalam lingkup BUMN. Namun, Jonan mengaku heran terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang justru terlihat ingin lebih berperan pada pembangunan LRT Jabodetabek.
"Ini Jabotabek bukan proyeknya BUMN. Ini proyeknya pemerintah DIPA-nya di Kementerian Perhubungan. Kalau kontraktor kan sudah ditunjuk Adhi Karya. Dari dulu kan Perpresnya nyebut APBN. Cuma yang meresmikan saja Kementerian BUMN. Saya juga heran," ujar Jonan saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Untuk diketahui, proyek LRT Jabodetabek saat ini masih berada dalam tahap pembangunan. Namun, jalur Timur-Barat akan dihentikan sementara untuk menghindari tumpang tindih dengan proyek kereta cepat. Sedangkan jalur Utara-Selatan tetap dilanjutkan setelah mendapatkan bantuan dari Jepang senilai Rp8,34 triliun.(rai)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.