Buruh Tuding UMP DKI Tak Pernah Naik karena Ahok
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuding Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama selama ini 'bermain' atas nama kebijakan dalam menentukan besaran nominal upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota.
Sebagai imbalan telah melancarkan aksinya, pria yang akrab disapa Ahok tersebut disinyalir turut menerima dana aksi tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari sejumlah pengusaha.
"Upah murah ini ada prinsip kepentingan modal Ahok dapat dana CSR dari pengusaha. Kepentingan modalnya Ahok. Nah, imbal Ahok buat pengusaha adalah upah murah. Prinsip ini menyengsarakan buruh. Pengusaha dibayar dengan kebijakan upah murah," ujarnya kepada Okezone saat dihubungi di Jakarta.
Menurut Iqbal, itu terbukti dari masih saja lebih rendahnya UMP DKI Jakarta ketimbang Bekasi dan Karawang. UMP DKI untuk 2017 saja direncanakan akan naik hingga menjadi di kisaran Rp3,3 juta. Padahal angka upah sebesar itu sudah dirasakan oleh para buruh di Bekasi dan Karawang sepanjang 2016.
"Nah, kebijakan ini akhirnya berimplikasi ke seluruh Indonesia ada penetapan di bawah UMP DKI. Selama Gubernur DKI menjabat, belum pernah, baru sekarang. Beda Rp400 rib, enggak masuk akal. Masa hidup di Jakarta lebih murah dari Karawang," tuturnya.
Belum lagi jika dibandingkan dengan kota-kota negara tetangga seperti Manila dan Bangkok yang mencapai Rp3,9 juta per bulan. Padahal, DKI Jakarta termasuk 50 kota dengan biaya hidup termahal di dunia.
"Ironis juga Jakarta termasuk 50 kota termahal di dunia, tapi sama Bangkok, Manila upahnya lebih tinggi. Jakarta lebih mahal tapi upah lebih murah," tukasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
