Posisi Tawar Indonesia dalam EU-CEPA Dipertanyakan
JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi mempertanyakan posisi tawaran Indonesia dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan negara Uni Eropa yang tergabung dalam Comprehensive Economic Parthenership Agreement (EU-CEPA). Di mana telah dilakukan perundingan putaran ke dua yang dilaksakan di Bali, pada 24-28 Januari 2017.
Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan, perundingan Indonesia-CEPA mencakup isu mengenai pembukaan pasar sektor barang, liberalisasi sektor jasa, pembukaan pembelanjaan pemerintah, pengaturan BUMN, penguatan bidang hak kekayaan intelektual dan perlindungan investor. Berkaitan dengan hal tersebut, belum ada informasi terbuka dari pemerintah bagaimana hasil pada putaran kedua tersebut.
"Perjanjian ini katanya ditandatangani pada 2018, tapi dalam proses perjanjiannya tidak ada filter yang mengetahui isinya apa. DPR sekalipun tidak tahu apa saja persetujuannya. Itu kenapa posisi tawar Indonesia dipertanyakan," tuturnya dalam diskusi EU-CEPA, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).
Menurutnya, perundingan kedua antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut dimotori oleh kepentingan-kepentingan perusahaan transnasional. Dugaan demikian didapat dari adanya agenda negosiasi imitasi dari ketentuan dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership dan Trans Pacific Partnership.
