Pemerintah RI Ancam Bawa Kasus Montara ke Forum Internasional

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengancam akan melaporkan perusahaan asal Australia, Montara, akibat meledaknya sumur minyak di Celah Timor sejak 21 Agustus 2009 lalu, ke forum Internasional jika solusi belum juga tercapai.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan jika memang tidak ada solusi dalam kasus Montara pada pertemuan berikutnya maka dirinya akan membawa ke forum internasional agar tidak berkepanjangan.

"Besok (hari ini) sudah harus ada keputusan, kalau tidak kita bawa ke International Forum supaya tidak berlarut-larut," ungkap Freddy kala ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.

Menurut Freddy pertemuan yang akan dilakukan hari ini harus sudah menghasilkan kesepakatan dan persetujuan akan ganti rugi yang diajukan pemerintah sehingga bisa dibahas item dan pembayarannya.

"Besok sudah harus ada keputusan, kalo kamu (montara) setuju tidak dengan jumlah kita yang sudah diajukan kalau setuju kita bahas per item tahapan dan pembayarannya jadi tidak dimulai dari awal lagi," jelas Freddy

Fredy menambahkan, dengan 'ancaman' akan ke forum internasional maka nantinya akan memberikan sentimen negatif pada saham Montara. "Saya pikir mereka sebagai perusahaan internasional akan mikir kalau dibawa kesana (forum Internasional) akan drop sahamnya," kata Freddy.

Lebih lanjut Fredy menjelaskan saat ini bukan hanya pihak Indonesia yang menuntut tapi juga pihak Australia."Australia juga belum nuntut baru diganti rugi dalam pembersihan, kalau lingkunganya belum selesai pembahasannya sampai sekarang belum selesai pembahsannya," tandasnya.

Seperti diberitakan, pencemaran minyak di Laut Timor terjadi akibat meledaknya sumur Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 2009. Luberan minyak telah mencapai sekira 90 ribu meter persegi, yang 75 persen di antaranya adalah wilayah perairan Indonesia. Pencemaran itu sangat mengganggu nelayan, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah sendiri mengajukan ganti rugi sebesar Rp23 triliun atas hal tersebut.(adn)

(Rani Hardjanti)