Pemerintah Minta PT Freeport Cari Solusi

JAKARTA - Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PT FI) dan karyawan duduk bersama mencari solusi untuk mengatasi mogok kerja. Dengan demikian, aksi yang melibatkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu bisa segera diselesaikan dan tidak mengganggu proses produksi perusahaan yang beroperasi di dataran tinggi Mimika,Papua, tersebut.

”Kami meminta Freeport menyelesaikan masalah segera. Perusahaan dan pekerja harus duduk bersama dan membicarakan solusi.Ini cara terbaik untuk mencari jalan keluar,” ujar Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite di Jakarta.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha berharap pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan konflik hubungan kerja tersebut, sehingga tidak sampai berlarut-larut dan mengganggu investasi. ”Seharusnya pemerintah yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian ESDM segera menyelesaikan konflik yang terjadi di tubuh Freeport, ”ujarnya.

Berdasar keterangan Juru Bicara Kementerian ESDM Kardaya Warnika, dirjen Minerba kemarin sore terbang ke Papua untuk mengetahui duduk persoalan secara langsung. Juru Bicara Freeport Ramdani Sirait menyatakan, pihaknya terbuka dan bersedia berunding dengan karyawan melalui SPSI yang sah dan diakui pemerintah agar masalah ini segera diselesaikan demi kepentingan kedua belah pihak.

“Perusahaan telah menginformasikan situasi terakhir kepada pemerintah lokal, provinsi, dan pusati,”ujar Ramdani.

Dikonfirmasi mengenai kabar enam karyawan di-PHK akibat merencanakan aksi demonstrasi, Ramdani membantah.Menurut dia,keenam orang itu diberhentikan karena melakukan pelanggaran, yakni lima hari tidak masuk kerja tanpa izin.

Hingga kemarin aksi mogok karyawan anak perusahaan Freeport-McMoRan Copper &Gold Inc yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat tersebut masih berlangsung sehingga operasi perusahaan lumpuh. Ribuan karyawan masih tertahan di depan pintu gerbang Check Point 1 Kuala Kencana karena dihadang aparat kepolisian dari Polres Mimika dan Brimob Detasemen B Polda Papua.

Sebagaimana sehari sebelumnya, mereka berencana menuju ke Kantor PT Freeport I Kuala Kencana untuk menyampaikan aspirasinya. Jumlah karyawan yang menggelar aksi mogok kerja damai di depan pintu gerbang Check Point 1 Kuala Kencana bertambah banyak karena ribuan karyawan yang turun dari Tembagapura sejak Senin (4/7/2011) malam sudah tiba di Timika untuk bergabung dalam aksi solidaritas yang dimotori SPSI PT Freeport itu.

Mereka berada di tempat tersebut setelah berjalan kaki sejauh 60 km dari lokasi tambang Grasberg di Tembagapura ke Kantor PT Freeport di Kuala Kencana,Timika sejak Senin (4/7/2011). Karena jarak sangat jauh,tidak sedikit dari mereka yang terpaksa dievakuasi karena mengalami cedera dan dehidrasi.

Manajemen perusahaan menutup semua akses termasuk mess dan transportasi menuju Kota Timika. Aksi mogok kerja dipicu tidak adanya tanggapan dari pengelola perusahaan tambang itu atas tuntutan kenaikan gaji buruh dengan mengacu pada standar gaji PT Freeport di negara lain.

Selama ini mereka hanya dibayar USD1,5 per jam. Mereka menuntut upah menjadi USD3 per jam atau dinaikkan 100 persen. Para pekerja membandingkan dengan karyawan Freeport McMoran di negara lain yang menerima upah hingga USD15 per jam. Selain itu, aksi mogok juga dipicu oleh pemecatan PT Freeport terhadap sejumlah pengurus serikat karyawannya, termasuk Ketua SPSI Unit Kerja PT Freeport Indonesia,Sudiro.

Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia mengancam akan melakukan aksi mogok selama sepekan jika pengelola PT Freeport tidak memenuhi tuntutan mereka. Pengurus Bidang Hubungan Industrial dari SPSI PT Freeport Indonesia Frans Bernhard Okoseray mengatakan, para pekerja yang diwakili SPSI dengan PT Freeport sudah berminggu minggu membahas perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun tidak ada titik temu masalah gaji.

Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto membenarkan ribuan karyawan terus bertahan di pintu masuk Kuala Kencana dan tidak diperkenankan masuk.Dia menilai aksi mogok dan demonstrasi masih tergolong tertib, sehingga belum perlu ada penambahan aparat keamanan. Namun, dia menegaskan, jika ada yang merusak atau melakukan tindakan pidana, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

Gubernur Papua Barnabas Suebu juga menilai aksi mogok dandemonstrasiyangdilakukan ribuan karyawan PT Freeport sebagai hal yang wajar dalam sebuah perusahaan yang sedang mengalami suatu perkembangan pembangunan dewasa ini.

(Widi Agustian)