Antisipasi Krisis Pangan, Perkebunan Harus Aktif

JAKARTA - Komoditas perkebunan diyakini harus aktif guna mengantisipasi bayang-bayang terjadinya krisis pangan dan kenaikan harga pangan  yang terus menerus terjadi pada akhir-akhir ini.

Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa pada 2007 ada sekira 923 juta penduduk dunia kekurangan pangan. Artinya, dalam waktu kurang lebih 15 tahun telah meningkat dengan 80 juta orang sejak 1990-1992. Di samping itu, FAO dan Bank Dunia memperkirakan akan terjadi krisis pangan pada 2025.

"Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada 2025, maka subsektor perkebunan, khususnya komoditas perkebunan harus berperan aktif," ungkap Rudyan Kopot, Ketua Komisi tetap Perkebunan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kala ditemui belum lama ini.

Dia menambahkan, hal ini sangat dimungkinkan karena komoditas perkebunan merupakan unggulan nasional yang strategis dan pendukung ekspor utama Indonesia.

"Mengingat Indonesia adalah produsen komoditas perkebunan utama, khususnya kelapa sawit yang merupakan nomor satu di dunia, maka sangat memungkinkan Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan nasionalnya dan sekaligus memasok produk perkebunan ke dunia," paparnya.

Namun dalam prakteknya, terdapat hambatan dalam mengembangkan produktivitas pangan khususnya perkebunan. Adapun salah satu kendalanya adalah ketersediaan lahan untuk perkebunan itu sendiri.

Birokrasi yang berbelit-belit diklaim menjadi salah satu penyebab, masalah lahan tersebut tak kunjung selesai hingga saat ini.

"Maka dari itu diperlukan suatu strategi agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat terselesaikan seperti contohnya penyempurnaan tata ruang wilayah, perbaikan infrastruktur serta fokus pada komoditas unggulan/kompetitif dengan pengembangan kawasan komoditas," pungkasnya.