Pemotongan Belanja KL Diharapkan Tak Gerus Sektor Pangan

JAKARTA - Pemerintah akan memotong anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga 5,0 persen untuk menutup kekurangan anggaran akibat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemotongan anggaran Kementerian berpotensi menggagalkan berbagai program strategis pemerintah, terutama pemenuhan swasembada pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar mengungkapkan, dengan pemotongan anggaran tersebut akan membawa masyarakat kepada situasi yang lebih buruk pasca kenaikan BBM dengan melakukan pemangkasan anggaran di program-program yang cukup strategis di Kementerian.

Untuk mendukung kebijakan subsidi BBM Pemerintah memotong anggaran berbagai Kementerian strategis pendukung sektor pangan. Di antaranya Kementerian Pertanian kesulitan mencapai surplus beras 10 juta ton pada 2014 karena dipaksa menghemat sebesar Rp632 miliar, anggaran itu diambil dari pencapaian swasembada pangan.

Kemudian anggaran padi hibrida sebesar Rp363 miliar dipangkas menjadi Rp84 miliar. Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus mengurangi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN 2012 sebesar Rp1 triliun. Dengan langkah pengurangan itu, maka anggaran Kementerian PU tahun ini menjadi sebesar Rp61,85 triliun dari sebelumnya Rp62,85 triliun.

"Satu waktu menegaskan bahwa ketersediaan pangan penting bagi negara, namun di waktu yang lain justru tidak berpihak dalam implementasi kebijakannya. Harapannya pengalihan subsidi dilakukan pada pengembangan infrastruktur pertanian dan kesejahteraan masyarakat, namun ternyata dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)," kata dia dalam siaran persnya, Kamis (8/3/2012).

Pemerintah harusnya mendorong efektivitas kinerja dan penghematan dilakukan pada kegiatan belanja pegawai yang selama ini cukup banyak menguras keuangan negara.

Dalam APBN 2012, belanja pegawai sebesar Rp 215,73 triliun masih mendominasi dengan prosentase 22,36 persen dari belanja pemerintah pusat yang besarnya Rp965 triliun diikuti belanja subsidi energi Rp168,56 triliun (17,47 persen). Sementara belanja barang dialokasikan sebesar Rp142,24 triliun (14,74 persen) dan belanja modal dialokasikan Rp 168,27 triliun (17,44 persen) dari belanja pemerintah pusat.

(Martin Bagya Kertiyasa)