Belanja Infrastruktur Rendah, Ini PR Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah menuturkan masih rendahnya anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia dikarenakan Indonesia perlu menjaga kesehatan fiskal moneternya. Hal ini perlu dilakukan agar banyak investor asing yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

"Infrastuktur kalau dari PDB Rp8 ribu triliun memang belum seperti yang diharapkan, tapi perlu dipahami bahwa infrastruktur dari sisi goverment spending, itu salah satu aspek," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo kala ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Infrastruktur yang lain, lanjutnya adalah dalam bentuk komitmen Indonesia dalam menjalankan MP3EI. Yakni percepatan pembangunan.

"MP3EI itu satu join effort pemerintah, BUMN dan swasta. Swasta domestik dan internasional. Jadi itu yang membuat Indonesia selalu menjaga kesehatan fiskal karena investor asing atau domestik perlu makro ekonomi yang stabil dan fiskal yang berkesinambungan untuk mau melakukan investasi," imbuhnya.

Hal tersebut, menurutnya merupakan tantangan bagi Indonesia ke depannya untuk mempersiapkan proyek infrastruktur yang baik agar investor mau masuk atau melakukan investasi dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Namun satu hal yang pasti dalam saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp30 triliun, diprioritaskan dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) menilai anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terlalu kecil. Indonesia seharusnya mengalokasikan minimal lima persen dari produk domestik bruto (PDB)-nya untuk infrastruktur.

Akan tetapi, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp160 triliun untuk infrastruktur atau dua persen dari PDB Indonesia yang mencapai Rp8.542 triliun. Dengan PDB 2012 yang mencapai Rp8.542 triliun, maka anggaran infrastruktur untuk Indonesia minimal Rp427 triliun.

(Widi Agustian)