Pertamina Diminta Evaluasi Izin SPBE Kalbar

PONTIANAK - PT Pertamina (Persero) diminta untuk mengevaluasi kembali izin pendirian Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang saat ini belum dilaksanakan pembangunannya.

"Pertamina harus segera cabut izin prinsip pembangunan SPBE yang belum terbukti dibangun dan beroperasi," ungkap Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat Andi Aswad kepada okezone di ruang kerjanya, Senin (16/4/2012).

Dia menjelaskan, jangan sampai pemegang izin SPBE dirangkap oleh pemilik SPBE yang ada atau dimonopoli sehingga mereka mengulur waktu membangun SPBE dengan maksud "mengeruk" keuntungan semata.

"Sudah pantas Pertamina mengevaluasi izin pendirian SPBE yang telah diterbitkan agar tidak dimonopoli secara terselubung oleh pihak pihak tertentu saja. Selain melanggar Undang-undang (anti monopoli), juga hingga kini SPBE tersebut terbukti juga tidak kunjung dibangun," ujar Andi Aswad.

Dirinya juga menyesalkan, mengapa izin  pendirian SPBE sampai diberikan pada satu dua perusahaan saja (monopoli), berarti ada permainan antara pengusaha tersebut dengan Pertamina.

"Kami dalam waktu dekat akan melakukan rapat interen Komisi C DPRD Kalbar terkait masalah tersebut yang dampkanya sangat merugikan masyarakat, seperti contoh kasus tingginya harga gas tiga kilogram di Kabupaten Kapuas Hulu," kata legislator asal Kapuas Hulu ini.

Andi menambahkan, saat melakukan "reses" atau kunjungan ke  Kabupaten Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu, harga gas ukuran tiga kilogram mencapai Rp30 ribu per tabung akibat SPBE tidak kunjung dibangun.

"Artinya, namanya saja gas subsidi, tetapi harganya masih jauh dari harapan masyarakat banyak, yakni terjangkau dan murah," ujarnya.

Dia mengibaratkan, maksud pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas untuk meringankan beban masyarakat. Tetapi malah membuat rakyat semakin sengsara karena gas masih dikendalikan atau dimonopoli," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengaku, kaget dengan tingginya harga gas ukuran tiga kilogram seperti di Kabupaten Kapuas Hulu. "Masa harga gas ukuran tiga kilogram hingga Rp35 ribu per tabung. Saya belum mengetahuinya, karena tidak ada laporan dari Pertamina," ungkapnya.

Dia menyatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar, akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina, terkait tingginya harga gas ukuran tiga kilogram tersebut, sehingga mengakibatkan kesulitan masyarakat mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-sehari.

Koordinasi sendiri, diakui Wagub akan dilakukan oleh Pemprov Kalbar dengan pihak Pertamina mengingat harga yang sangat tinggi.

"Komunikasi akan kita lakukan termasuk terhadap seluruh kabupaten/kota untuk melaporkan harga gas kepada Pemprov Kalbar agar diketahui bagaimana tindak lanjut yang harus diketahui untuk diselesaikan dalam mencari solusinya," jelasnya.  

Terhadap pengadaan SPBE yang hingga kini belum merata di seluruh Kalbar, Wagub juga mengatakan dalam rapat koordinasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, Gubernur Kalbar Cornelis sudah mengatakan hal tersebut.

"Gubernur saat rakor sudah mengatakan untuk segera diantisipasi untuk segera dipersiapkan pengadaan SPBE yang berhubungan dengan konversi agar berjalan dengan baik," pungkas Wagub.