RI Usung Lembaga Pendanaan Infrastruktur di G20

JAKARTA - Pemerintah menginginkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan agar pertumbuhan perekonomian dunia bisa lebih maju dan berkembang lagi ke depannya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan hal tersebut dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari seluruh Indonesia pada pertemuan G-20 beberapa waktu lalu.

"Jadi kita merasa perlu adanya satu inisiatif global yang membicarakan tentang pembangunan infrastruktur khususnya untuk negara-negara berkembang," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

"Di pertemuan G-20 pertemuan menteri keuangan bersama-sama dengan gubernur bank sentral dari 20 negara terbesar, kita bicara tentang bagaimana framework untuk sustainable, strong and balanced growth. Dibahas bagaimana untuk mengurangi global inbalance dan Indonesia berhasil menyampaikan satu agenda di mana di dalam upaya menjaga pertumbuhan dunia yang sustainable strong dan balanced itu harus mengikutsertakan infrastruktur financing," jelas dia.

Agus melanjutkan dengan adanya hal tersebut negara maju bisa membantu negara berkembang untuk bisa membantu pembiayaan dalam pembangunan sektor infrastruktur tersebut.

"Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan financing infrastruktur itu negara maju bisa menggunakan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan di negara berkembang ataupun pembiayaan ataupun teknologi dan di negara berkembang pun bisa mempunyai infrastruktur yang baik dan tentunya akan membuat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang semakin baik dan secara dunia pertumbuhan ekonomi semakin baik," paparnya.

Dalam pertemuan G-20 tersebut juga, telah dibahas regulasi keuangan atau financial regulation supaya betul-betul bisa dijadikan inisiatif global untuk buisa meningkatkan edukasi bagi masyarakat yang selama ini belum punya akses kepada sistem keuangan dan juga membuat customer protection yang lebih baik. Serta yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kesepakatan leaders untuk resources bagi IMF.

"Lalu yang dibahas adalah tentang kesepakatan leaders. Pada 2010 kan meningkatkan resources bagi IMF dan itu sudah lengkap dibuat dan memerlukan tambahan lagi. negara-negara maju khususnya eropa sudah komitmen meningkatkan alokasi resources bagi IMF tapi Indonesia belum bisa melakukan itu karena kita perlu melakukan pembahasan di dalam negeri," pungkasnya.

(Widi Agustian)