JAKARTA - Pemerintah mengakui, penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) berubsidi dengan menerapkan hari bebas BBM bersubsidi tidak menurunkan penggunaan BBM bersubsidi secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah belum berminat merealisasikan rencana tersebut.
"Itu tidak besar hematnya tetapi hanya mengingatkan saja, itu tidak banyak (penghematannya) dan belum tentu kita lakukan. Itu kan kaya kampanye, nanti kayak semacam car free day," jelas Menteri ESDM Jero Wacik di kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (7/5/2012)
Menurut Jero, salah satu rencana yang dikaji pemerintah dalam menekan tingginya angka konsumsi BBM bersubsidi adalah dengan mengadakan hari bebas BBM nonsubsidi.
Kampanye ini dilakukan seperti car free day yang saat ini sudah dilakukan beberapa kota di daerah. "Tidak banyak itu (penghematannya) Itu hanya orang-orang dihimbau untuk membeli BBM non subsidi," tukas dia.
Selain itu, pemerintah telah mengajukan lima langkah penghematan untuk menjaga keuangan negara akibat melonjaknya pemakaian BBM bersubsidi. Pertama, keputusan tentang pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. Presiden, kata Jero Wacik sudah menyetujui Kepmen ESDM untuk pelarangan ini.
Kedua, kendaraan pertambangan dan perkebunan juga ditetapkan permen. Aturan ini akan tegas melarang kendaraan di tambang tidak boleh menggunakan solar yang bersubsidi. Ketiga, yang sudah termuat dalam undang-undang adalah konversi dan diversifikasi dari BBM ke BBG akan dijalankan.
"Jadi ini sudah berjalan kami sudah mulai. Kita akan tambah SPBG-nya dan kita akan tambah gasnya sudah disiapkan, dan juga converter kit-nya juga disiapkan, dan ini sedang kita siapkan," ucap Jero Wacik.
Keempat, PLN dilarang lagi menggunakan pembangkit-pembangkit baru berbasiskan BBM. "Jadi semua harus pindah ke batu bara, diganti pembangkit baru dengan gas, dengan geothermal, dengan PLTA, ke sana kita. Jadi energi baru dan terbarukan, energi matahari yang juga akan dimulai yang besar-besar, sehingga kita bisa menghemat BBM," ungkap dia.
Kelima, penghematan listrik akan dilakukan di gedung-gedung pemerintah. "Jadi pemda, rumah menteri, rumah-rumah pemerintah. Jadi itu nanti ada permen, akan ada pengendalian penggunaan listrik dan air," demikian disampaikan menteri ESDM.
(Martin Bagya Kertiyasa)