BBM di Kalimantan Harus Tersedia Akhir Mei

JAKARTA - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di daerah, khususnya di Kalimantan, harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih parah.

"Pemerintah harus segera mengatasi kelangkaan BBM di daerah khususnya Kalimantan dengan pasokan BBM baik subsidi maupun non subsidi. Karena BBM subsidi (di Kalimantan) sudah dijual di area sekeliling SPBU dengan harga Rp10.000 per liter," kata  Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Komisi VII DPR merekomendasikan kepada PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas pada untuk menyesuaikan kuota BBM bersubsidi dan meningkatkan ketersedian BBM non subsidi di Kalimantan paling lambat akhir Mei. "Ini adalah solusi yang efektif untuk segera mengakhiri gejolak sosial, dimana masyarakat memiliki pilihan atas ketersediaan BBM," tambah Bobby.

Menurut dia, hal ini sejalan dengan permintaan preisden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tertuang dalam lima kebijakan penghematan energi nasional. Kelima kebijakan ini, telah diserukan oleh SBY semalam.

Lima kebijakan tersebut, mencakup konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan penghematan besar-besaran yang akan dimulai di instansi-instansi pemerintah. "Pidato tersebut terkait dalam Pelaksanaan Penghematan Energi Nasional," tutup Boby.

(Martin Bagya Kertiyasa)