"Pemda Harus Tunduk Pada Pemerintah Pusat"

JAKARTA - Pengusaha meminta pemerintah tegas dalam menyikapi tuntutan sejumlah kepala daerah yang meminta tambahan kuota BBM subsidi karena kekurangan jatah.

"Dengan alasan apapun, pemerintah harus tegas. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi daerah biar enggak manja. Pemda itu harus menurut ke pemerintah pusat," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi ketika dihubungi Okezone, Rabu (30/5/2012).
 
Sofyan mengkritik pemerintah yang mudah terbujuk dengan ancaman beberapa Pemerintah Daerah yang meminta tambahan kuota BBM subsidi kalau kekeurangan.

"Mau ngancam diboikot takut, terus dikasih (tambahan kuota BBM) itu tidak bagus," tambahnya.

Sebelumnya, empat kepala derah di Kalimantan mengaku kesusahan dengan dikuranginya kuota BBM subsidi di wilayahnya. Oleh karenanya dia mengirimkan surat kepada menteri ESDM, BPH Migas dan DPR-RI untuk menambah kuota BBM dan mengancam akan adanya pemberhentian pengiriman sumber bahan bakar dan batubara jika permintaannya dikabulkan. Menteri ESDM Jero Wacik sendiri menyatakan pihaknya siap menambah 300 ribu kilo liter BBM nonsubsidi ke Kalimantan. (gna)

(Rani Hardjanti)