Pengusaha Gas Minta Pemerintah Adil Soal Harga Gas

MEDAN – Asosiasi Pengusaha Pengguna Gas (Apigas) Sumatera Utara meminta pemerintah adil dalam mengambil kebijakan harga gas industri.

Ketua Apigas Sumut Johan Brien menyebut saat ini terjadi ketimpangan antara harga gas industri untuk Jakarta dan Palembang dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang mengalami kenaikan harga terlebih dahulu.

Johan menyebut pemerintah terkesan mengacuhkan keberatan yang disampaikan pengusaha di Sumut. Saat harga ketetapan gas untuk wilayah Sumatera Utara dinaikkan September 2011 lalu, ditanggapi berbeda oleh pemerintah di Jakarta dan Palembang.
 
"Enggak zamannya lagi pemerintah menganaktirikan daerah, karena daerah ini yang menghidupi Jakarta. Rencana kenaikan gas sebesar 55 persen menjadi USD 10,2 per MMBTU (Milion Metric British Thermal Unit) langsung ditanggapi, sementara kita terus diacuhkan," kata Johan pada Okezone Jumat (22/6/2012).

Johan juga meminta pemerintah ikut merevisi penetapan harga gas yang saat ini diberlakukan untuk wilayah Sumatera Utara. Kenaikan yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan kenaikan yang hanya 55 persen untuk Jakarta dan Palembang.

"Jakarta dan Palembang kan rencananya cuma naik 55 persen meski harga untuk Sumut USD 7,25 masih lebih murah dibandingkan Jakarta dan Palembang tetapi kenaikan di September lalu mencapai 63 persen. Harga sebelumnya cuma USD4,25, jadi apa dasar pemerintah menaikkan harga sampai sebesar itu," jelasnya.

Meski harga yang ditetapkan pemerintah untuk Sumut masih lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Palembang tetapi ketersediaan gas telah membuat kondisi pengusaha pengguna gas semakin terjepit. Hal ini karena biaya produksi juga diakui meningkat disamping beban yang meningkat dari biaya produksi akibat kenaikan gas.

"Ketetapan harga di Sumut ini harus dievaluasi, karena pasokan juga diakui menipis jadi beban kita semakin berat. Apalagi disinyalir peningkatan harga untuk Jakarta dan Palembang ini akan berdampak ke sumut. Pemerintah selalu punya alasan dan ini membuat iklim usaha dan investasi dalam negeri semakin tidak jelas," tandasnya. (gna)

(Rani Hardjanti)