Peringatan Dini Tsunami Butuh Dana Rp1 T

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan kesulitan dalam pembangunan alat peringatan dini tsunami (sirine dan radar). Pasalnya, dalam pembangunan alat detektor Tsunami pemerintah membutuhkan anggaran sekira Rp1 triliun.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi & Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, pada 2012 dan 2013 pemerintah khususnya BNPB akan fokus dalam mengantisipasi terjadinya bencana tsunami, mengingat Indonesia termasuk negara yang banyak terjadi bencana.

"Kami telah membuat skenario terburuk. Kami akan membangun shelter dan sirene, kita membutuhkan dana Rp1 triliun. Ini kesempatan besar bagi para pengusaha, kami menunggu peranan dari Hipmi," ujarnya saat dialog Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, di Hipmi Centre Jakarta.

Selain itu, BNPB mengeluhkan banyaknya bantuan yang tidak terarah selama ini. Bantuan yang ada hanya masuk ke daerah-daerah yang aksesnya terjangkau, akibatnya bantuan menumpuk di satu titik dan daerah-daerah yang sulit tidak terpenuhi.

"Karenanya ketika akan berpartisipasi dalam bencana, pertama datang lah ke posko BNPB, di sana ada 11 cluster, sehingga mengetahui pengungsi tersebar di mana saja, selama ini yang ada semua cepat-cepat pasang bendera partai maupun korporat," ungkapnya.

Dengan partisipasi yang terarah dalam penanggulangan bencana maka pihak BNPB mengetahui siapa penyumbang atau donatur. "Kita bisa mengetahui Hipmi bantu apa, selama ini kita tidak tahu siapa penyumbang dan donatur. Kalau kita tahu datanya, kita akan laporkan ke presiden sehingga semua terlihat pengusaha terlibat membantu," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam pemberian bantuan dalam sebuah bencana, semua pihak harus menuruti dan menaati intruksi BNPB. Termasuk TNI jika tidak menurut kepada BNPB maka bisa dipidanakan. Terkait bencana alam ini, tantangan di 2012 adalah pemerintah daerah belum memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana. "Masalah yang dihadapi anggaran bencana alam di APBN kurang dari satu persen, tidak ada dana on call, dan SDM terbatas," ujarnya.

Sementara Pelaksana tugas Ketua Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, Hipmi menciptakan social entrepreneurship, apalagi Hipmi yang terdiri dari ratusan anggota di seluruh daerah penting melaksanakan social entrereneurship. "Jadi Hipmi bukan sekadar mencari duit, tetapi juga berbagi dengan masyarakat. Tidak ada niat kami untuk sekadar membangun image," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)