Peluang Adanya Kartel Kedelai Harus Diantisipasi

JAKARTA - Pemerintah harus bisa menutup peluang terbukanya kartel kedelai. Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengindikasikan sulit adanya kartel kedelai, namun kondisi ini bisa diantisipasi.

"Selain karena jumlah importir kedelai di Indonesia cukup banyak, sehingga tidak mungkin adanya kartel kedelai. Semua importir juga mengacu kepada harga masa depan yang ada di CBOT di Chicago sehingga harganya hampir sama. Namun sedikit apapun peluang adanya kartel kedelai, harus bisa diantisipasi," jelas Anggota FPKB Mirati Dewaningsih Tuasikal kepada wartawan, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).

Mirati juga menegaskan, jika pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat adanya indikasi kartel
kedelai, seharusnya mereka bisa proaktif memeriksa lebih lanjut atau menindaklanjuti jika memang terbukti adanya dugaan kartel.

"Dari laporan masyarakat yang kami terima, kami melihat ada kecurigaan ke arah sana, sekalipun importir kedelai jumlahnya banyak, namun sepertinya mereka terdiri dari satu kelompok saja yang bisa berkongsi mengatur harga kedelai di dalam negeri, khususnya di Jakarta," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR ini menambahkan, dirinya tidak khawatir pembebasan bea masuk untuk impor kedelai dimanfaatkan oleh para importir kedelai tersebut selama pengawasan ketat terus dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya oleh para pemangku kepentingan.

Pihaknya pun berharap dengan pembebasan bea masuk kedelai itu, harga bisa lebih bersaing. Sekalipun harus dilihat apabila harga di luar negeri meningkat lebih dari lima persen mungkin penurunannya tidak akan terasa. Jadi, lanjutnya, harga kedelai kemungkinan tidak akan turun secara signifikan.

"Nanti akan dilihat apakah kebijakan ini akan diteruskan hingga akhir tahun atau tidak terkait pembebasan bea masuk. Kalau ada dampak positif, tidak masalah kalau dilanjutkan dulu, asal kepentingan publik bisa terwadahi," pungkasnya. (nia)

(Rani Hardjanti)