JAKARTA - Pengusaha menilai pemerintah sudah berkonsetrasi dalam memecahkan masalah mikro ekonomi ketimbang berkutat di sektor makro. Hal ini agar indeks keyakinan bisnis di Indonesia bisa terangkat.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyebut, keadaan ekonomi makro di Indonesia memang sudah dalam keadaan baik. Namun, tidak demikian dengan keadaan ekonomi mikro.
"Seperti infrastruktur, pembebasan lahan, perizinan, itu juga PR besar yang harus segera diselesaikan," ungkap Sofjan, saat dihubungi Okezone, Rabu (24/10/2012).
Sofjan menilai, meskipun secara makro Indonesia dalam keadaan bagus, jika kendala mikro ini tidak dibenahi pemerintah, investor bisa kabur dan enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
"Negara lain sedang susah, makanya kita jadi baik karena mereka lari ke kita. Kalau besok negara lain sudah baik dan kita tidak berbenah, ditinggalkan kita," tandasnya.
Sebelumnya, dalam artikel Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Bank Dunia mengatakan sejak 2005 Indonesia telah mengimplementasikan 18 reformasi peraturan atau kelembagaan, dalam sembilan dari 10 wilayah peraturan usaha yang diukur oleh laporan tahunan doing Business. Laporan ini menyebut, peringkat Indonesia hanya naik tipis satu peringkat dan berada terendah ke-4 se-Asean.
"Indonesia telah membuat beberapa perbaikan selama delapan tahun terakhir, dan masih terus berupaya untuk memperkuat lebih jauh kejelasan kerangka peraturannya," ujar Direktur World Bank untuk Indonesia, Stefan Koeberle.
Namun, Bank Dunia menilai kecepatan perubahan tersebut sedikit mengalami penurunan sejak adanya perubahan signifikan, yang terjadi di antara 2005 dan 2009.
"Memperkuat iklim investasi bagi usaha kecil dan menengah akan memerlukan upaya-upaya yang berkseninambungan dalam memperbaiki prasarana, administrasi perpajakan dan ketersediaan kredit,” jelas dia. (gna)
(Rani Hardjanti)