Menkeu: Sulit Hapus Kepemilikan Asing di SBN

JAKARTA - Pemerintah berencana mengurangi kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN). Namun, porsi asing dalam SBN sulit dihilangkan dari obligasi negara.

"Secondary market itu kan bebas, dan tidak bisa kita atur. Itu fenomena permintaan di seluruh Asia, sekarang di Thailand, Asia itu 30 persen kepemilikan bonds dimiliki asing," ujar Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Dia menambahkan, negara maju saat ini masih menerapkan zero interest. Sehingga, dana asing tersebut masuk ke obligasi negara emerging market yang mempunyai fundamental bagus seperti Indonesia. "Kita mungkin dari pemerintah memberikan regulasi seperti untuk dana pensiun, asuransi, reksa dana itu dengan insentif," ujar Agus.

Namun, pada 2013 Agus mengatakan, porsi penerbitan SBN akan dibatasi sekira 20 persen untuk valas, dan 80 persen rupiah. "Maksimal 20 persen lah valasnya. Kami masih punya waktu sampai akhir tahun untuk bisa menetapkan berapa porsi valas, berapa porsi rupiah, dan berapa yang syariah dan berapa yang konvensional," tuturnya.

Dia menambahkan, bagi investor lokal yang ingin membeli bond pemerintah dengan nominasi rupiah, dapat masuk melalui bank nasional, baik BUMN maupun non-BUMN. Adapun posisi tersbesar, yakni 38 persen dari bank nasional, kedua terbesar investor asing, setelah itu asuransi dan dana pensiun. "Ini market yang enggak bisa diatur-atur, kalau pemerintah kan primary market, mungkin lewat tax insentif kalau mau," tukasn

(Martin Bagya Kertiyasa)