KTT-8, Kekuatan Alternatif Atasi Krisis Ekonomi Global

DENPASAR - Pertemuan delapan kepala negara yang tergabung dalam Developing-Eight (D-8), termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Islamabad, Pakistan dalam Summit (KTT) ke-8 dapat mempengaruhi percaturan ekonomi global.

KTT D-8 kali ini mengambil tema besar, Democrratic Partnership for Peace and Prosperity. Tema besar ini menunjukkan adanya keinginan dari ke-8 negara tersebut untuk memastikan proses demokrasi berbanding lurus dengan kedamaian dan kesejahteraan.

"Indonesia sebagai salah satu negara anggota D-8 punya peluang besar untuk bersama negara-negara anggota lainnya, seperti Mesir, Pakistan, Banglades, Malaysia, Turki, Iran, dan Nigeria memastikan agenda penting tersebut," kata dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, A Bakir Ihsan kepada Okezone, Jumat (23/11/2012) malam.

Bakir yang hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, KTT D-8 sebenarnya bisa menjadi kekuatan strategis karena dua alasan. Pertama, secara politik dari delapan negara yang tergabung dalam D-8 relatif stabil.

Kedua, ekonomi masing-masing negara relatif cukup baik. Bahkan Indonesia termasuk 16 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Bersama Turki, Indonesia menjadi anggota G-20, sebuah perkumpulan 20 negara dengan tingkat perekonomiannya terbesar di dunia.

"Dengan modal tersebut sejatinya D-8 bisa berperan lebih aktif dalam percaturan ekonomi global, karena misi awal D-8 ini adalah meningkatkan posisi negara-negara anggotanya menghadapi kekuatan ekonomi global (improve member state’s position in the global economy)," paparnya.

Bahkan, pertemuan tersebut bisa menjadi kekuatan alternatif di tengah ancaman krisis finansial global saat ini. Untuk menghadapi ekonomi global tentu diperlukan penguatan ekonomi nasional masing-masing negara anggota D-8.

Menurut Bakir, penguatan di sini tidak hanya terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan sebagai basis terciptanya kesejahteraan bagi semua. Karena itu, tema KTT D-8 kali ini secara tidak langsung menyadari pentingnya hal tersebut, yaitu perdamaian dan kesejahteraan (peace and prosperity) bagi semua.

"Inilah bagian penting di tengah hiruk pikuk demokrasi di berbagai belahan dunia, yaitu perdamaian dan kesejahteraan yang masih memerlukan perjuangan keras untuk mewujudkannya secara lebih efektif," pungkas staf khusus Presiden SBY ini.