JAKARTA - Pemerintah dinilai belum melakukan tindakan konkret dalam menekan laju konsumsi BBM bersubsidi. Hal inilah yang menyebabkan BBM bersubsidi mengalami overkuota dua kali di tahun ini.
Direktur Eksekutif Refomainer Institute Pri Agung Rakhmanto menyatakan, selama ini pemerintah hanya melakukan tindakan simbolis saja tanpa melakukan tindakan yang konkret terhadap BBM bersubsidi.
"Enggak ada yang dilakukan, relatif tidak ada tindakan konkret yang dilakukan pemerintah," kata Pri Agung kepada Okezone, Selasa (25/12/2012).
Pri menambahkan, tindakan yang dilakukan pemerintah, tidak bisa diikuti masyarakat jika hanya berbentuk imbauan, iklan, stiker, serta melarang kendaraan pemerintah untuk menggunakan BBM bersubsidi.
"Itu simbolis semua, aksinya simbolis. Dari simbolis itu berharap masyarakat mengikuti tetapi tidak bisa," ungkap Pri.
Menurut dia, masalah BBM bersubsidi yang membelit masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah rasional ekonomi. Secara rasional, masyarakat akan memilih barang dengan harga murah (BBM bersubsidi) ketimbang harga yang mahal (BBM nonsubsidi).
"Kenapa ada yang murah milih yang mahal, ini kan enggak efektif," tutup Pri Agung.