Ahok: Upah Buruh Rp2,2 Juta Masih Bisa Direvisi

JAKARTA - Penangguhan pemberlakuaan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta hingga kini terus diminta oleh pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM). Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok memberikan solusi.

"Nanti kita akan lihat (permintaan penangguhan UMP) untuk dikoreksi. Prinsipnya kita sadar, kalau tidak memperbesar lapangan kerja, maka buruh tetap akan ditekan," ungkap Ahok kepada wartawan, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Menurut Ahok, penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi buruh merupakan persoalan permintaan dan penawaran.

"Kalau sekarang kita putuskan kalau sopir transJakarta Rp3,5 juta bisa susah nanti nyari supir. Hukum pasarnya memang seperti itu. Kita harus sediakan seperti itu," sambungnya.

Saat dikonfirmasi bagaimana mekanisme pengawasan untuk penangguhan pemberlakuan UMP, Ahok pun menjawab sulit untuk mengawasi semuanya sekaligus.

"Ya kalau mau kita awasi persis juga susah karena ada UKM kecil yang tidak mampu bayar buruh sesuai UMP Rp2,2 juta dan ada buruh tidak masalah dengan Rp1,9 juta. Namun, bagi kami yang penting kebutuhan hidup layak di DKI tercapai seperti hasil survei Rp1,8 juta per bulan," paparnya.

Bila di antara pengusaha dan buruh masih ada negosiasi, serta kedua pihak masih sepakat, maka Pemprov DKI pun tidak akan memaksa.

Mantan Bupati Belitung Timur itu, pihak yang bertanggungjawab soal permasalahan UMP menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oleh sebab itu, pihaknya tidak mau memaksakan kepada pengusaha.

Namun, Ahok menilai kebutuhan rakyat itu bergantung pada persediaan dan permintaan, jadi sebelum itu terjadi minimal Pemprov DKI sudah mengalokasikan untuk jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, trnasportasi dan peluang usaha baru seperti membuka kios untuk berdagang.

"Di Jakarta ini, penempatan kios itu diundi tidak dibeli. Tapi kalau dia over sewa ke orang lain. Maka kita akan usir satu lantai," tutupnya.