Pakai Subsidi Silang, Pemerintah Bakal Impor Kedelai

JAKARTA - Pemerintah akan mengimpor kedelai dengan mekanisme subsidi silang dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah mengakui sedang mengatur sistem tata niaganya.

"Sebenarnya komersial, seperti halnya kita impor beras pada 2011, harganya di atas harga pokok penjualan (HPP) dibeli di dalam negeri waktu itu Rp6.600. Tapi karena ada impor, keuntungan impor itu untuk subsidi silang," ujar Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Sutarto mengatakan, diharapkan dalam waktu dekat sudah mendapatkan izin impor kendati mandat tertulis belum ada. "Kita masih menunggu, tapi yang jelas mekanismenya subsidi silang," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, menteri pertanian harus menetapkan HPP-nya agar petani terjamin. "Jadi dua-duanya harus dilindungi, harga eceran tertinggi di produsen tahu tempe harus jelas, petani juga harus jelas," ujar Sutarto.

Sementara untuk harga, tergantung pada pembahasan di beberapa kementerian. Misalnya ada usulan Rp7 ribu, dibeli seharga Rp7 ribu di petani. Nantinya harga Rp7 ribu juga harus dijual di pengrajin, maka dibutuhkanlah subsidi silang.

"Mampu atau tidak, makanya harus kita lihat lagi harga kedelai dunia. Misalnya kita harus impor 1,8 juta ton. Itu kan 1,8 kali Rp6.000 sekian, hampir Rp7.000 tinggal kalikan (untuk anggarannya)," ujar Sutarto.

Sementara untuk daerah pengimpornya, Sutarto mengatakan bila negara Brasil dan Amerika sudah siap, hanya tinggal menunggu harga dan kemampuan masing-masing negara.