Menperin Berencana Bentuk Kebijakan UMP Jangka Panjang

JAKARTA - Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) memang menimbulkan kontroversi dan belum juga menemukan titik temu. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketakutan kenaikan UMP yang terus berkelanjutan, maka akan diusulkan kebijakan jangka panjang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, kebijakan jangka panjang bagi UMP tersebut, akan menjadi pegangan bagi para pengusaha. Sehingga, tidak akan ada kisruh dalam penentuan UMP.

"Saya menginginkan itu, saya akan mencoba mempengaruhi kementerian yang lain untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha," kata dia di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (25/4/2013) malam.

Hidayat menjelaskan, kebijakan jangka panjang untuk UMP ini, akan dilakukan merujuk pada inflasi. Dengan demikian, maka kenaikan akan berdasarkan pada perubahan inflasi.

"Jika (ada policy long term), kalau long term policy itu kenaikannya karena inflasi, inflasi flat. Nah inflasi itu dilihat, jadi kalau inflasi naik itu wajar," tutur dia.

Menurutnya, perusahaan memang tergerus di fix income karena adanya inflasi karenanya, akan bernegosiasi dengan para pengusaha dalam forum tripatrit. "Semua orang itu kalau membuat planning tahun depan itu dilakukannya sekarang. Bagaimana membuat bisnis plan kalau tidak bisa mengisi rate dari itu," tukasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)