JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kewenangan satu atap diperlukan dalam mengurus perizinan investasi. Pasalnya, pihak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melaporkan susahnya regulasi di kabupaten.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan untuk memberikan kewenangan satu atap perlu tanpa menghilangkan satu sektorpun. Hal penting perlu digabungkan dalam satu atap.
"Satu atap itu, begitu dia datang sudah selesai di situ, enggak boleh banyak-banyak. Nah, tapi di sini masalahnya, izin pintunya satu, jendelanya banyak. Ini susah," ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Hatta mengatakan memang daerah otonomi sudah bisa mempromosikan daerahnya yang sebaiknya menerapkan sistem satu pintu. Menurutnya untuk memberikan kewenangan dalam hal perizinan dalam satu pintu itu yang terbaik.
"Problematikanya utama dalam investasi panjangnya rantai perizinan, masalah pelayanan publik plus doing bisnis kita yang perlu ditingkatkan, upaya yang di-improve," ujar Hatta.
Sebelum, saat pembukaan Apkasi Trade and Investment Submit 2013, Ketua Apkasi Isran noor mengatakan kesempatan membangun investasi di kabupaten potensinya luar biasa. Dalam pameran tersebut untuk mendukung ekonomi di daerah.
"Namun banyak peraturan yang menghambat untuk melakukan itu, sehingga diperlukan perbaikan dalam rangka mengembangkan ekonomi daerah," ujar Isran.
(Widi Agustian)