Inflasi Tinggi, Indonesia Sulit Bersaing di MEA

MEDAN – Inflasi Indonesia yang telah mencapai 2,3 persen pada Mei ini diprediksi akan membuat Indonesia kesulitan menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di 2015 mendatang.

Daerah-daerah di Sumatera Bagian Utara, yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN pun menjadi yang paling dirugikan, jika pemerintah gagal menyesuaikan angka inflasi, selayaknya yang terjadi di negara-negara tetangga itu.

Pengamat Ekonomi asal Sumatera Utara Gunawan Bendjamin menuturkan, dengan besaran inflasi yang tinggi, maka ada beberapa masalah yang kerap ditimbulkan. Seperti terciptanya ekonomi berbiaya tinggi, akibat mahalnya biaya modal yang harus ditanggung pengusaha, serta laju kenaikan gaji buruh yang besarnya lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Dengan inflasi yang besar pula, maka harga jual barang yang dihasilkan akan lebih mahal. Sementara barang yang sejenis diproduksi oleh negara tetangga. akan lebih murah dan disukai masyarakat.

"Pemerintah boleh saja teriak-teriak jika kita siap menghadapi MEA 2015 nanti. Tapia pa pernyataan itu valid. Apa pengusaha kita siap untuk menurunkan biaya produksinya, sementara modal dan pengeluaran untuk gaji buruh naik. Dalam satu tahun inflasi nasional kita rata-rata 6-7 persen. Sementara di Sumut 5-6,5 persen. Sementara negara tetangga kita sesame anggota ASEAN, inflasinya masih sekira 1,5-3 persen," jelasnya kepada Okezone, Selasa (11/6/2013).

Gunawan mengatakan, langkah antisipasi tingginya angka inflasi ini, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan semua instrumen pengendalian inflasi. Baik itu infrastruktur pendukung, regulasi, pengamanan supply, menghapuskan pungli, pengawasan distribusi kebutuhan pokok ditingkat pedagang besar hingga ke pengecer, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi secara lebih bijak

"Saya pikir belum terlambat, kalau masalah fundamentalnya saya pikir bisa diselesaikan jika pemerintah memiliki niat. Seperti di Sumut ini, kita tahu bahwa biaya produksi tinggi karena kualitas infrastruktur kita yang buruh. Ini pada akhirnya mengganggu distribusi dan penyediaan barang. Kondisi itu juga menggangu pola konsumsi masyarakat. Ada panic buying, yang kemudian memunculkan spekulasi. Jadi sebenarnya kalau mau, pemerintah pasti bisa," tambahnya.

Gunawan menegaskan, Inflasi menjadi tolak ukur yang paling terlihat dalam indikator ekonomi makro. Pengendalian Inflasi bukanlah persoalan yang sulit, jika Pemerintah pusat mau bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal penyedian infrastruktur serta dukungan regulasi yang mumpuni. Anggaran pembangunan yang difokuskan dalam perbaikan infrstruktur menjadi fondasi utama keberhasilan pengendalian inflasi.

"Intinya niat dan kordinasi. Seluruh stakeholder harus memiliki komitmen dan kordinasi yang berjalan baik, untuk menekan inflasi. Seperti Pemerintah Daerah Bank Sentral (BI), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Jadi standar kesiapannya jangan cuma di Jawa. Karena akan timpang kalau dibandingkan dengan di daerah. Sementara daerah-daerah di Sumatera Bagian Utara ini yang paling akan merasakan dampak dari MEA itu," pungkasnya. (wan)

(Widi Agustian)