"Kenaikan Harga BBM Tak Cukup Alasan Ubah APBN"

JAKARTA - Undang-Undang (UU) APBN 2013 dinilai jauh lebih optimistis tanpa melakukan perubahan ketimbang APBNP 2013 yang telah disahkan dalam rapat paripurna.

"Saat ini masyarakat sudah bisa melakukan penilaian mana yang mana yang baik dan benar. Bahwa UU APBN yang tanpa perubahan, jauh lebih optimistis," ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Arif Budimanta usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Arif menjelaskan, salah satu alasan APBN 2013 dinilai lebih baik adalah karena pertumbuhan ekonomi dipatok 6,8 persen sehingga dapat mendorong angkatan kerja baru yang jauh lebih banyak, dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2013 sebesar 6,3 persen.
   
"Kalau satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 450.000 lapangan kerja baru, artinya dengan pertumbuhan 6,8 persen akan jauh lebih banyak dong menciptakan angkatan kerja baru," tuturnya.
    
Dia mengatakan penerimaan negara dalam APBNP diturunkan namun dalam waktu yang sama harga BBM bersubsidi juga dinaikkan. Sehingga tudik ada alasan yang cukup untuk mengubah UU APBN.
    
"Penerimaan negara juga tinggi pada APBN 2013, namun di APBN-P 2013 penerimaan negara diturunkan menjadi Rp53 triliun. Apalagi dalam APBNP 2013 harga BBM bersubsidi naik. Jadi sebenarnya tidak ada alasan cukup untuk melakukan perubahan terhadap UU APBN," kata dia.
    
Arif memandang pengesahan APBNP 2013 akan membebani pada rakyat.   Lebih jauh, dia berharap agar rakyat dapat menilai seluruh keputusan tersebut dengan objektif bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi.
    
"Menurut saya pesimisme pemerintah ini jangan lagi pernah ditularkan kepada rakyat, dan rakyat menurut saya melakukan lah penilaian yang objektif terhadap ini, nanti kita lihat saja," tutupnya.

(Widi Agustian)