Nih, Program Kompensasi Kenaikan Harga BBM

JAKARTA - Seusai Menteri ESDM Jero Wacik menyampaikan pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan program kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mempertahankan tingkat kesejahteraannya.

Seperti dilansir dari laman Setkab, Sabtu (22/6/2013), berikut program kompensasi dimaksud:

1. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yaitu bantuan tunai sebesar Rp150.000 selama empat bulan untuk sekitar 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan yang akan dibayarkan sebanyak dua kali, atau Rp300.000 per pembayaran.

2. Tambahan alokasi beras dari program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) sebanyak 15 kg per rumah tangga selama 3 bulan, yaitu Juni, Juli, dan September 2013.  Sehingga untuk bulan-bulan tersebut alokasi beras per rumah tangga menjadi 30 kg.

3. Tambahan nilai bantuan dan jumlah cakupan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sehingga dari cakupan sebelumnya sebesar 8,7 juta anak usia sekolah menjadi 16,6 juta anak usia sekolah.

4. Tambahan nilai bantuan untuk 2,4 juta rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari rata-rata sebesar Rp 1,4 Juta per tahun menjadi Rp 1,8 Juta per tahun.

5. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) terdiri dari:

a) Program Infrastruktur Permukiman yang mencakup 13.000 desa dan 1.200 kelurahan.
b) Program Sistem Penyediaan Air Minumyang mencakup 159 kawasan di 28 provinsi, 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dan 260 desa rawan air di 29 provinsi.
c)  Program Infrastruktur Sumberdaya Air di 27 provinsi rawan air.

Untuk dapat mengakses Program BLSM, RASKIN, dan BSM, Pemerintah telah menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan secara langsung kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan secara bertahap.

“Pengiriman untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran diharapkan selesai pada akhir Juni 2013. Cakupan ini merupakan 25 persen dari seluruh rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia,” jelas Armida.

(Widi Agustian)