Gubernur Ogah Terlibat Penentuan Lokasi Bandara Bali

DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika enggan terlibat dalam penentuan lokasi pembangunan bandara di Bali Utara lantaran tidak ingin ada benturan kepentingan.

Tidak hanya dirinya, dia juga memastikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnayana tidak akan terlibat penentuan lokasi bandara yang saat ini masih dalam pembahasan tim kecil.

Dalam tim kecil tersebut dia dan Bupati Suradnyana tidak boleh terlibat langsung untuk menghindari konflik kepentingan.

Tim itu terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Bappeda Kabupaten Buleleng, Biro Ekbang Bali, serta beberapa lembaga lain yang terkait.

"Tim kecil ini segera bekerja mulai sekarang. Saya harap 7 Juli sudah ada hasil di mana lokasi persisnya," ujar Pastika pada rapat koordinasi pembangunan bandara internasional di Bali Utara di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Selasa (2/7/2013).

Sejauh ini, dua lokasi paling disebut sebut layak sebagai tempat pembangunan bandara di Bali utara terletak di kecamatan Kubutambahan dan Gerokgak.

Pihaknya meminta tim kecil  melakukan kajian menyeluruh terkait lokasi dan diharapkan bisa dipercepat.

Bahkan, dia memberi deadline selama sampai lima hari ke depan untuk menyelesaikan kajian di mana lokasi yang layak berdasarkan beberapa kajian feasibilitynya. Sebab, Pastikan akan segera melaporkan hasilnya soal lokasi bandara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Segera tentukan dua lokasi itu  mana yang harus dipakai. Kalau tim ini tidak berhasil  saya akan pakai cara buang koin saja, biar Ida Batara (Tuhan) yang akan menentukan sendiri di mana lokasi persisnya," selorohnya.

Diketahui, PT Pembangunan Bali Mandiri sebagai investor telah memaparkan bahwa  secara teknis, tidak mudah untuk diwujudkan di Kubutambahan dan Gerokgak.

Hanya saja, dua lokasi ini dinilai  paling visible dan mendekati keseuaian dengan delapan persyaratan pembangunan bandara yang disampaikan  Kementerian Perhubungan.

Adapun delapan aspek itu meliputi ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan RT RW, kelayakan teknis pembangunan, kelayakan operasional, kelayakan lingkungan, kelayakan usaha angkutan udara.

Dua lokasi ini sambung  Pastika  dinilai paling visible sehingga tim harus segera cepat menentukan lokasi mana yang akan dibangun. (wan)

(Widi Agustian)