Paket Ekonomi Kurang Gereget, DPR Panggil K/L Keuangan

JAKARTA - Komisi XI DPR-RI menilai, bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan membuat kementerian lembaga (K/L) sektor keuangan, yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),

Belum mampu bisa mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan gejolak ekonomi yang saat ini terjadi di Tanah Air.

"Menurut saya apa yang dikeluarkan pemerintah dalam empat paket itu, dan juga BI, OJK dan yang lainnya itu masih tidak fokus, memang secara jangka panjang mungkin akan mengarah satu dua bulan ini. Tapi sekarang belum efektif, belum tentu bisa terkendali," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis di Jakarta, Senin (26/8/2013) malam.

Karena itu Komisi XI DPR-RI memanggil instansi-instansi terkait guna mempertanyakan mengenai efektivitas kebijakan yang sudah dikeluarkan. "Intinya kita akan mempertanyakan tentang policy koordinasi terkait dengan nilai tukar itu, maka dari itu kami memanggil mereka untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)," tukasnya.

Menurutnya, pemanggilan instansi terkait tersebut guna mengontrol adanya pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini. Dia menilai, jika pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dikontrol maka akan ada kecenderungan segala sesuatunya bisa ikut terancam.

"Kita tahu bahwa kalau ini terus dan tidak terapkan, saya khawatir bisa menjadi tidak terkontrol, dan kalau pemerintah tidak bisa dikontrol itu segala macam bisa diikut sertakan, seperti politik dan segala macam," ucap Harry.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa saat ini yang harus dilakukan untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah adalah mengatasi sisi supply demand dolar Amerika. "Nah supply dollar itu bisa dilihat apakah itu Foreign Direct Investment (FDI) atau apakah itu portfolio atau apakah itu ekspor? Sedangkan yang demand itukan dari pembayaran utang, jatuh tempo, dari impor," jelas Harry.

Menurutnya, yang lebih penting dari pelemahan nilai tukar rupiah adalah spekulan. Dia mempertanyakan berapa besar spekulan tersebut. "Saya ngomong dengan BI, Anda bisa nggak meneliti spekulan itu dan ternyata mereka bilang enggak bisa pak seperti itulah. Tapi katanya Pak Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo akan menceritakan hari ini di rapat. Makanya dia minta rapat ini tertutup," imbuhnya.

Harry menyampaikan, bahwa saat ini untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah tersebut, yang utama adalah menutup wilayah spekulan dan juga memperbaiki level ekspektasi. "Itu yang belum menurut saya," pungkasnya.

Melihat hal tersebut, dia mempertegas adanya nilai tukar rupiah yang terus melemah ini merupakan indikasi yang rill. "Buktinya rupiah melemah terus, itu sudah salah satu indikasi yang rill. Sekarang dilaporkan, transaksi diperbankan itu mungkin sudah agak mulai normal, tapikan transaksi di money changer itu meningkat," tutup Harry. (wan)

(Widi Agustian)