Hadapi Krisis, Pemerintah Harus Buat Kebijakan Ramah Investor

JAKARTA - Semakin pulihnya perekonomian negeri Adi Kuasa, Amerika Serikat membuat keyakinan para ekonom bahwa tapering off segera dilakukan semakin kuat. Seperti diketahui, jika The Fed menarik quantitave easing-nya akan muncul gejolak perekonomian global teristimewa di negara-negara emerging market termasuk Indonesia.

Ekonom Bank Nasional Indonesia (BNI), Ryan Kiryanto mengungkapkan untuk siap menghadapi dampak dari kebijakan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu bersama-sama mengeluarkan kebijakan yang ramah investor baik dari sisi fiskal maupun moneter.

"Kemungkinan besar kan tahun depan. Nah, walaupun tahun depan ada agenda pemilu (pemilihan umum), pemerintah dan BI harus bersinergi membuat kebijakan yang ramah investor atau investor friendly agar kita bisa siap hadapi dampak tapering off," tutur Ryan ketika ditemui di Hotel Luwansa, Jakarta , Selasa (26/11/2013).

Menurut dia, dari sisi fiskal, pemerintah bisa melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) agar menarik lebih banyak investor. Sedankan dari sisi moneter, BI harus lebih agresif membuat instrumen-instrumen keuangan seperti SBI, REPO dan beberapa lainnya dengan tenor atau holding periode yang lebih beragam.

"Pemerintah misalnya bisa melonggarkan DNI agar memancing nafsu investor. BI harus mengeluarkan instrumen-instrumen keuangan seperti SBI, REPO dengan tenor beragam. Misalnya 9 bulan, 12 bulan atau diatas 12 bulan," jelasnya.

Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, lanjut Ryan, pemerintah perlu menerbitkan surat utang secara periodik dengan denominasi valuta asing. "Ada dua, global bond dan surat utang negara (SUN). Ini langkah-langkah yang baik untuk menghadirkan dolar-dolar dan menahan investor yang sudah ada agar tidak keluar," pungkasnya.(rez)

(Widi Agustian)