CT: Force Majeure Bantu Negosiasi Lahan PLTU Batang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, dengan pernyataan status force majeure, negosiasi lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah dapat terus berlangsung sehingga proses realisasi bisa segara berjalan.

"Justru karena adanya force majeure itu negosiasi mereka dengan pemilik tanah itu bisa terus berlangsung," tutur CT ketika ditemui di Menteng, Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Dia menjelaskan, pelaksana proyek yakni PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) akan terputus kontraknya jika hingga akhir bulan ini belum juga dilakukan financial closing. Untuk itu, upaya cepat harus dilakukan semua pihak termasuk bantuan dari pemerintah.

"Karena kalau tidak closing akhir Juni maka batal perjanjian kontraknya. Itu membuat mereka default," imbuhnya.

CT juag mengatakan, dirinya usai Lebaran nanti akan segera menemui Gubernur Jawa Tengah guna membahas persoalan lahan disana. "Kita akan dorong untuk lebih cepat, kalau seandainya lebih lambat, yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kita akan push secepat mungkin," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) tengah melakukan penundaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang Jawa yang berkapasitas 2x1.000 megawatt (mw).

Penundaan yang dilakukan BPI dilakukan setelah perusahaan yang 34 persen sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Power (Adaro) mengirimkan surat kepada pemangku kepentingan terkait khususnya PLN dan kepada kontraktor EPC.

BPI menyatakan terpaksa mengumumkan keadaan kahar (force majeure) dikarenakan sebagian kecil pemilik lahan yang tersisa tetap bersikeras dan secara tidak masuk akal menolak menjual lahannya tanpa alasan yang jelas dan wajar.

(Rizkie Fauzian)