Rahasia Menyiasati APBN dari Problem BBM

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 dan 2015 menyimpan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup pelik untuk ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata juga ada rahasia agar Jokowi bisa menyiasati APBN.

Seperti diketahui, pekerjaan rumah era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Jokowi adalah menaikkan harga BBM. Sebab, selama ini APBN sangat terbebani oleh besarnya subsidi BBM.

Hitungan kasar, jika harga BBM naik Rp2.000 maka bisa hemat Rp92 triliun. Asumsinya, penghematan anggaran subsidi BBM akan dialokasikan kepada pos yang lebih bermanfaat seperti infrastruktur. Di sisi lain, APBN berjalan saat ini dan APBN 2015 dibuat oleh pemerintahan era SBY yang akan dilakukan oleh tim Jokowi.

Seperti apa penjabaran di APBN yang sebenarnya? Di mana celah APBN yang sudah ditetapkan tersebut? Berikut petikan wawancara Okezone dengan Wakil Menteri Keuangan Demisioner Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, belum lama ini.



Bagaimana postur APBN mengenai subsidi BBM?

Satu yang jelas dari penghematan karena pengurangan subsidi BBM dialihkan ke belanja produktif itu penting. Kemudian kedua, kita tahu mitigasi dari inflasinya dan ketiga kita tahu ke depannya kita ubah subsidinya.

Perubahannya seperti apa?

Jadi bukan lagi subsidi harga tapi menjadi subsidi kepada orang kepada pihak yang benar-benar menerima subsidi tersebut bukan kepada barangnya, karena barang tidak perlu disubsidi.

Belanja mendesak itu apa? Apakah pembangunan infrastruktur termasuk yang mendesak?

Infrastruktur. Itu bisa, kalau misalnya tadi BBM dinaikkan Rp2.000 saja itu sudah dapat Rp92 triliun saving-nya, separuhnya kita ambil untuk infrastruktur itu sudah lumayan banyak, sangat membantu terutama infra dasar.

Kan gampang, misalnya kita punya saving sekian katakan X triliunan rupiah dari penyesuaian subsidi BBM, maka tentukan saja sekian persen untuk infra, sekian persen untuk bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk apapun lah, dan sebagian lagi untuk kurangi defisit.



Apa yang perlu dilakukan oleh Jokowi dalam menyiasati penggunaan APBN?

Jadi menurut saya untuk pemerintahan baru resepnya nanti setiap penghematan anggaran karena kita berhasil mengurangi subsidi BBM harus diprioritaskan. Kedua, yaitu infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dalam penguatan kesejahteraan masyarakat atau social nett, dan ketiga kurangi defisit.

Lumayan lho kurangi defisit, kalau Rp20 T itu sudah kurangi defisit 0,2 persen dari GDP.

(Rani Hardjanti)