JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak akan membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Pasalnya, keberadaan Petral sangat penting sebagai instrumen strategis penopang kemandirian bangsa.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Petral saat ini menjadi salah satu ujung tombak pemerintah untuk masuk market trading minyak dunia. Petral disebut hanya butuh penyegaran dan menunjuk orang yang pantas dan bertanggung jawab.
"Petral jadi alat pemerintah monitor minyak dunia, jadi input pemerintah. Petral itu tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang berpihak ke nasional," ungkapnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).
Hasilnya menegaskan saat ini 100 persen saham Petral adalah milik Pertamina. Pemerintah hanya akan melakukan pengkajian kepada Pertamina dalam hal manajemen pengawasan Petral.
"Petral itu 100 persen sahamnya dimiliki pertamina, jadi kalau manajemen Pertamina baik, komisaris Pertamina baik, Petral ini suatu industri strategis bagi Indonesia," imbuhnya.
Petral yang merupakan memiliki kantor di Singapura, namun mantan Coorporate Secretary tidak masalah mengingat Singapura adalah negara yang strategis dalam membangun bisnis.
"Ini persoalan pemimpin, instrumen (Petral) di luar sana mempunyai market internasional. Ketika instrumen dimanfaatkan akan membawa kebaikan. Kita hanya akan kontrol tidak akan dibubarkan selama kepentingan pada negara. Instrumen strategis menopang kemandirian bangsa," pungkasnya.
(Widi Agustian)