SURABAYA - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum menunjukkan kepastian. Namun, jika kenaikan tersebut terjadi maka jumlah masyarakat miskin akan bertambah.
"Semakin tinggi kenaikan, implikasi dampak inflasi semakin banyak, jumlah orang miskinnya juga semakin banyak," ungkap Politisi PDIP, Arif Budimanta, saat ditemui di Surabaya, Jumat (7/11/2014).
Untuk itu, dia berharap pemerintah mempunyai program yang bisa mengendalikan dampak kenaikan BBM tersebut. Menurutnya, salah satu yang tengah dikembangkan pemerintah adalah membangun sistem perlindungan sosial.
"Ataupun sistem jaminan sosial yang komprehensif, mulai dari kesehatan, pendidikan, termasuk bantuan untuk keluarga pra sejahtera atau tidak mampu melalui program Keluarga Sejahtera," jelas dia.
Meski demikian, dia enggan mengungkapkan seberapa besar kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, besaran kenaikan adalah hak dari pemerintah.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi skenario itu kan dibuat ada yang dari Rp500, Rp1000, Rp1.500, Rp2.000 sampai dengan Rp3.000. Semuanya memiliki impikasi dan magnitute yang beragam," sebutnya.
(Rizkie Fauzian)