JAKARTA - Pemerintah siap gunakan budget power (dana alokasi khusus daerah) sebagai reward dan punishment untuk merealisasikan sistem one stop service dalam perizinan. Ditargetkan dalam empat bulan ke depan one stop service sudah terjadi di tingkat nasional.
"Kalau one stop service tidak terjadi, akan gunakan budget power sebagai reward dan punishment," ucap Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Sistem reward dan punishment ini diharapkan dapat memberi perkembangan yang baik agar pembangunan infrastruktur di Indonesia segera terlaksana dan menjadi lebih baik. Sehingga akan ada koordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal tersebut.
"Itu artinya objektif dari pemerintah agar setiap daerah juga izin-izinnya dipermudah. Pemerintah kan punya mekanisme bagaimana memberikan insentif," ungkap Sofyan.
Sofyan menjelaskan bahwa bagi daerah-daerah yang melaksanakan one stop service dalam waktu cepat akan diberikan insentif untuk budget anggaran dana alokasi khusus yang lebih baik. Namun untuk persentase besarannya masih belum dibahas.
(Fakhri Rezy)