Tunggu Pernyataan OJK, RUPSLB BW Plantation Batal

JAKARTA - PT BW Plantation Tbk (BWPT) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dalam rangka menerbitkan saham baru atau right issue.

Akan tetapi, RUPSLB tersebut harus diskors. Karena hingga pukul 15.00 WIB, perseroan tidak kunjung mendapatkan izin efektif rights issue dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami belum mendapat pernyataan efektif dari OJK, makanya kami skors, tadi kami sudah tunggu sampai jam tiga, tapi belum ada juga," ungkap Direktur Keuangan sekaligus Sekertaris Perusahaan PT BW Plantation, Kelik Irwantono, di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Kelik menjelaskan, permasalahan belum kunjung turunnya surat izin efektif dari OJK hanyalah masalah logistik semata. Pihaknya berharap, izin efektif dari OJK dapat diperoleh hari ini, atau paling lambat esok hari. Sehingga, RUPS pengganti bisa kembali dilaksanakan hari Kamis pekan ini.

"Sudah tidak ada isu lagi. Ini masalah logistik saja. Kami harapkan bisa tanda tangan hari ini kalau mau tunggu. Tapi kami harus mengerti di OJK juga ada kesibukan jadi kita skors sampai Kamis," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, aksi ini dinilai sangat merugikan investor ritel karena harga pelaksanaannya jauh di bawah harga pasar. Hal ini akan membuat sejumlah investor, khususnya investor ritel bakal merugi lantaran terdilusi cukup besar jika tidak mengeksekusi haknya.

BWPT telah memulai langkah akuisisi salah satu afiliasi Grup Rajawali, yakni Grup Green Eagle (GGE). Emiten perkebunan ini akan menawarkan 27,02 miliar saham atau setara 85,71 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuhnya. Sedangkan nantinya, setiap satu pemegang saham lama berhak mendapatkan enam HMETD, dengan kata lain rights issue ini memiliki rasio penawaran 1 banding 6. Rights issue ini memberi harga pelaksanaan Rp390 sampai Rp411 per saham. Sehingga, BWPT akan mengantungi dana segar sekitar Rp10,53 triliun sampai Rp11,1 triliun.