Dua UU Migas Hambat Kesejahteraan Rakyat

BANDA ACEH – Komite Reformasi Tata Kelola Migas menyatakan, rakyat Indonesia hingga kini masih sulit menikmati kesejahteraan dari sumber daya migas. Penyebabnya adalah konstitusi yang mengatur tata kelola migas masih sangat liberal.

Menurut Fahmy Radhi, anggota komite tersebut, salah satu regulasi sangat liberal dalam pengelolaan migas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. UU ini membuka peluang besar bagi asing menguasai migas Indonesia, sekaligus menyuburkan mafia.

“UU liberal ini dikuatkan lagi dengan UU Nomor 25 Tahun 2007. Nah, dua UU ini menjadi sebab kenapa pengelolaan migas kita belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahterakan rakyat,” katanya di Banda Aceh.

Fahmi menilai, kedua regulasi itu melemahkan sistem pengelolaan migas Indonesia, dan menyuburkan praktik mafia mulai dari hilir hingga hulu. Praktik ini baik di tingkat pusat maupun daerah dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah.