JAKARTA - Pemberantasan mafia migas dinilai sangat penting dan mendesak. Apalagi di tengah upaya mewujudkan swasembada energi sebagaimana Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
”Dukungan politik DPR sangat dibutuhkan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, menurut Sofyano, DPR harus berani memberikan dukungan politik. Melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada Pemerintah agar segera menangani dengan serius.
Ketika kasus belum dibuka, misalnya, dukungan adalah dalam bentuk terus bersuara hingga praktik mafia migas tersebut bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH).