Reklamasi Wewenang Menteri Susi, Bukan Gubernur DKI

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyayangkan adanya reklamasi di sejumlah pantai yang berlokasi di kawasan strategis di Indonesia. Hampir semua kota besar di Indonesia laut di depannya menjadi kawasan strategis nasional, seperti DKI Jakarta.

Dirjen Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sudirman Saad mengatakan, laut depan DKI Jakarta akan dilakukan reklamasi oleh pengembang ternama di Indonesia.

"Saya beberapa waktu lalu saya melihat iklan Agung Podomoro Group, bahwa ada reklamasi di daerah Pluit, karena izin reklamasi sudah dikantongi di sebutkan dalam izinnya, ternyata izinnya di keluarkan oleh gubernur DKI," kata Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Sudirman menuturkan, pemberian izin reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta seharusnya dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Karena kewenangannya KKP. Diterbitkan pada 2014 oleh Ahok. seharusnya di keluarkan oleh MKP. KKP belum pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi 17 pulau tersebut," tambahnya.

Lanjut Sudirman, pada waktu Basuki Tjahja masih menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta, telah menyepakati bahwa Peraturan Daerah (Perda) mengenai rencana zonasi paling lambat 2015.

Bahkan, lanjut Sudirman, jikalau saat ini sudah ada Perda rencana zonasi, reklamasi di 16 pulau termasuk laut depan DKI Jakarta itu diputuskan oleh Menko Perekonomian.

Pasalnya, untuk mendapatkan izin reklamasi perlu ada alokasi ruang terlebih dahulu dan tata ruang di wilayah tersebut harus selesai dirancang. Karena, di depan laut DKI Jakarta itu terdapat pipa kabel bawah laut sangat banyak.

"Untuk itu perlu adanya tata ruang, untuk koridor pipa kabel bawah laut ini posisinya di mana, jika ada pipa ya jangan di bangun reklamasi di situ berbahaya. Perda zonasi masuk ke perda tata ruang, jika di laut itu zonasi laut di darat RTRW. Perda RTRW tersebut yang buat pemda DKI sudah dua tahun ini kami membiayai. DKI kaya tapi untuk studi zonasi laut biaya KKP. Hingga kini reklamasi itu belum ada izinnya, sebentar lagi akan di panggil DPR. Ahok langgar aturan," tutupnya.