Menteri BUMN Larang Relawan Jokowi Jabat Komisaris BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan, jajaran direksi dan komisaris di BUMN tidak boleh lagi berkecimpung dalam perpolitikan. Pasalnya, ada tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla yang duduk di kursi komisaris. Salah satunya adalah Refly Harun yang didaulat sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga.

"Itu sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur. Dan juga tidak boleh duduk di direksi yang ada," ujar Rini di Kompleks Istana Negara, Kamis (19/3/2015).

Menurut Rini, posisi komisaris merupakan usulan dari semua pihak. Tentunya, dengan menilai integritas yang tinggi serta latar belakang pendidikan yang mumpuni serta berpengalaman.

"Itu yang paling utama, karena komisaris fungsinya adalah sebagai pengawas. Oleh karena itu, individual itu harus punya integritas, punya background yang baik, punya pendidikan yang cukup dan juga pengalaman yang cukup," terangnya.

Dia menjelaskan, direksi mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan. "Nah komisaris, dewan komisaris, adalah sebagai pengawas mengawasi bahwa direksi betul-betul melakukan fungsinya dengan baik," jelasnya.

Menurutnya, saat seorang komisaris melakukan pelanggaran dari aturan main yang berlaku, maka akan ditindak sesuai dengan Undang-undang yang ada. "Kan sudah ada tuh secara anggaran dasar ada, Undang-undang BUMN ada, Banyaklah Undang-undang nya," tandasnya.

Sementara, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, pemilihan Komisaris Utama dan Direktur Utama, sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Semua sudah mendapat persetujuan Presiden," kata Andi.