JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar membuat tim penanggulangan illegal fishing atau task force. Hal ini sebagai tindak tegas pemerintah Indonesia dalam memberantas praktek nakal yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah.
"Enggak ada laporan, yang ada perintah. Kita akan buat tim khusus untuk illegal fishing satgas yang sekarang kan untuk analisa dan evaluasi. Nah kita bikin tim untuk ilegal fishing," ucap Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/4/2015).
Menurut Susi, pembentukan task force ini nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Tujuannya untuk lebih dapat menyelesaikan persoalan illegal fishing," jelasnya.
Sementara itu, terkait kasus perbudakan yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, lanjut Susi mengungkapkan, tim khusus penanganan yang dibentuk akan dibawah kepemimpinan Kepolisian.
"Kalau perbudakan Benjina satgasnya dipimpin oleh kepolisian. Kalau illegal fishingnya itu dibuat pemberantasan khusus, leadingnya di KKP. Kalau dari tim kita sebenarnya sudah jalan. Tapi untuk kapal-kapalnya kan itu kepolisian," tukasnya.
(Fakhri Rezy)