Rencana Menteri Hanif Disebut Omong Kosong!

Menurutnya, hal tersebut hanya pencitraan semata. Said Iqbal menjelaskan yang dibutuhkan bukanlah sekedar posko, tapi aksi menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawan.

"Kita minta Hanif berhenti melakukan pencitraan, posko THR itu pasti ada, yang dia harus lakukan kasih sanksi perusahaan yang diketahui setiap tahun enggak bayar THR karyawan," sebutnya di Kawasan Cikini, Senin (8/6/2015).

Bahkan dia menyebutkan sudah ada daftar perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawan. Namun belum ada sanksi tegas, Iqbal bilang hanya sebatas omong kosong ancaman yang diberikan.

"Tahun kemarin dikatakan akan dicabut izin usaha perusahaan yang tidak memberi THR, tapi kenyataannya mana?" imbuhnya.

Said Iqbal mempertanyakan kinerja Menteri Hanif yang tidak efektif namun mendapat peringkat Menteri terbaik nomor empat. Dia menilai belum ada terobosan yang dilakukan Menteri Hanif.

"Menteri ini enggak layak, TKI kita masih 280 orang yang menghadapi hukum mati, enggak ada yang dia kerjain, jaminan pensiun enggak jalan, jaminan kesehatan enggak jalan, jadi sekali lagi soal THR bukan posko yang dibutuhkan, tapi hukum perusahaan yang tidak beri THR," tukasnya.