JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit memastikan pemasok biodiesel ke PT Pertamina (Persero) akan diawasi dengan ketat. Pembatasan ini harus dilakukan untuk menghilangkan para broker yang hanya mengandalkan koneksi dan atau mengejar rente belaka sebagaimana telah disinyalir terjadi pada sektor gas
“Pengawasan terhadap pemasok akan dilakukan secara berlapis sehingga tidak ada celah bagi perusahaan yang coba main-main dengan pengadaan biodiesel,” tegas Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi, Selasa (11/8/2015).
Dia menyatakan, rekomendasi hanya akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang secara faktual memproduksi FAME (Fatty Acid Methyl Ester). FAME merupakan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang diolah dari CPO.
Pemasok biodiesel juga dipertimbangkan berdasarkan tiga kriteria lainnya. Ketiga kriteria tersebut kata BLU Sawit akan ditetapkan dalam peraturan di tingkat kementerian.
Pertama, kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan ketersediaan BBN jenis biodiesel secara berkesinambungan. Ini untuk memberi kepastian pada Pertamina dan juga pencapaian target penggunaan biodiesel di tingkat nasional. Besaran kemampuan akan menentukan besaran alokasi yang diberikan kepada sebuah pemasok.
Kedua, standar dan mutu BBN yang dihasilkan. Spesifikasi biodiesel diatur dalam UU dan aturan teknis lainnya. Pengujiannya akan dilakukan di laboratorium independen yang diakui atau terdaftar di kementerian terkait. BLU menegaskan, spesifikasi ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar karena terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap biodiesel di masa yang akan datang.
Ketiga, BBN jenis biodiesel yang dihasilkan berasal pabrik yang ada di dalam negeri. Kriteria ketiga ini juga tak bisa ditawar-tawar. Sebab, pengembangan BBN biodiesel merupakan paket tak terpisah dari hilirisasi sawit.
“Verifikasi akan dilaksanakan mulai dari awal kontrak hingga akhir dan semua dilakukan di bawah kementrian ESDM,” tambahnya.
Bayu juga menegaskan Pertamina sebagai pihak yang membeli biodiesel tentunya tidak akan memasok dari perusahaan yang tidak jelas dan kredibel.
Terkait ini, lembaga yang dikenal sebagai Badan Layanan Umum (BLU) juga akan mendorong adanya transparansi. Dengan adanya informasi pemasok dan volume yang dialokasikan kepada mereka, publik dapat turut mengawasi dan memberikan masukan.
(Widi Agustian)