Proyek Kereta Cepat Segera Dilaporkan ke Jokowi

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, draft finalisasi proyek pembangunan kereta cepat akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada lusa, tepatnya Rabu mendatang. Hal ini agar pembangunan transportasi darat tersebut dapat segera direalisasikan.

Dia mengungkapkan, saat ini para eselon satu dari kementerian terkait tengah melakukan rapat finalisasi draft proyek pembangunan kereta cepat. Diharapkan usai rapat, para eselon satu tersebut melapor kepada menterinya agar dapat menarik kesimpulan hingga memutuskan megaproyek transportasi tersebut.

"Kita undang eselon satunya dulu yang terkait jam dua tadi, nah mudah-mudahan selesai. Nah begitu dia pulang, mudah-mudahan lapor sama menterinya dan lusa kita akan rapat untuk menyimpulkan dan memutuskan. Setelah itu kita akan sampaikan ke presiden pada hari Rabu," ujar Darmin ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (31/8/2015).

Dia memaparkan, pada hari ini awalnya para menteri terkait akan melakukan rapat finalisasi proyek pembangunan kereta cepat. Namun untuk lebih mendalam, rapat tersebut dialihkan kepada para eselon satu.

"Tadinya mau tingkat menteri, tapi kemudian terpikir begini, Menteri belum tahu kok langsung rapat, lah ini tak betul. Ini mestinya bagi dulu bahannya setelah itu kasih waktu untuk mempelajarinya. Supaya itu teratasi, kita undang eselon satunya dulu," paparnya.

Rapat para eselon satu itu sendiri, jelas dia, merupakan pembahasan draft studi proyek pembangunan kereta cepat. "Studinya itu sudah lengkap walaupun dia mengingatkan bahwa banyak hal loh yang belum dicover oleh studinya," pungkas Darmin.

Seperti diketahui, ada dua negara yang memberikan pinjaman dana untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, yakni Jepang dan Tiongkok. Keduanya memberikan tawaran yang berbeda.

Jepang menawarkan dapat membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung berkecepatan 200 kilometer hanya dengan waktu tempuh sekitar 36 menit. Sedangkan Tiongkok menawarkan hal yang sama dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).