Pemerintah Tak Boleh Tunggu RI Krisis, Baru Beraksi

JAKARTA - Menghadapi situasi perekonomian Indonesia yang cenderung tidak stabil dan kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian, membuat pemerintah harus segera membuat langkah-langkah ke depan atau antisipatif yang dapat memacu perekonomian agar kembali stabil.

Terlebih lagi, kondisi perekonomian negara Jiran Malaysia kini sudah semakin memburuk, di mana nilai tukar ringgit terdepresiasi hingga 31 persen dalam satu tahun hingga ke level 4,2318 per USD.

"Ketika kita hadapi kondisi ketidakpastian, lebih baik mitigasi kondisi terburuk. Kalau enggak mitigasi dari sekarang, yang enggak berpotensi (terjadi masalah) akan jadi kenyataan. Kalau bisa kita jauh-jauh hari sudah mitigasi," ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati kepada Okezone, Jakarta, Selasa (2/9/2015).

Menurutnya, langkah-langkah mitigasi tersebut dapat diibaratkan dengan salah satu peribahasa sedia payung sebelum hujan. "Mendung belum tentu hujan. Begitu sudah sedia payung, hujan turun. Itu aman, sudah siap-siap," tuturnya.

Cara itu, menurutnya jauh lebih baik bila dibandingkan pemerintah hanya bisa berkoar-koar dengan mengatakan bahwa kondisi aman dan tidak ada masalah. Pasalnya, hal itu akan membuat menyakitkan para pelaku usaha.

"Kalau gitu, kan berarti pemerintah enggak perlu melakukan apapun Kalau pemerintah enggak lakukan apapun, itu akan menimbulkan pesimisme dunia usaha," tambah dia.

Namun demikian, pernyataan pemerintah harus bijaksana, dan tidak hanya menenangkan masyarakat. "Dengan statement tidak ada masalah justru menimbulkan sentimen negatif, bukan menenangkan," tandas dia.