Ditjen Pajak Harus Lakukan Ini untuk Capai Target

"Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan, kalau pemerintah serius membenahi administrasinya. Kalau ke luar negeri, atau belanja nanti langsung ter-record atau terjaring," imbuh dia.

Yustinus melanjutkan, SID merupakan salah satu solusi yang saat ini dapat dimanfaatkan. Bila hanya mengandalkan data melalui media sosial, tidak akan cukup. Adapun alasannya adalah lantaran masih banyak WP yang ternyata notabene tidak begitu aktif dalam menggunakan media sosialnya.

"Mungkin ada yang enggak aktif, tapi penerimaan lebih besar. Distorsi yang berlebihan, tapi malah menimbulkan keresahan," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja sama dengan institusi atau otoritas terkait dalam memperkuat sumber sekunder selain dari data media sosial.

"Seperti Kemendagri, OJK, Kemenkumham dalam hal imigrasi, atau Kementerian terkait seperti Kemenperin dan Kemendag," pungkasnya.

(Fakhri Rezy)