Kepastian ini dibutuhkan, karena Freeport Indonesia berani mengeluarkan ratusan triliunan Rupiah untuk menambah investasinya di Indonesia.
Jokowi menegaskan, persyaratan ini harus dijalankan Freeport Indonesia. Jokowi tidak menginginkan, hasil kerukan tambang Freeport Indonesia tidak diolah di dalam negeri alias langsung di ekspor. Untuk itu, pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) harus dilakukan Freeport.
"Jangan sampai diambil mentah-mentah. Harus ada smelternya," tegas Jokowi di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Saat ini proses perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia dengan pemerintah masih dalam tahap pembicaraan. Lantaran, Indonesia memiliki persyaratan khusus jika Freeport Indonesia masih ingin menggali tanah Papua.