PP Pengupahan Kebiri Hak Konstitusi Pekerja

"Jika Gubernur dan Bupati atau Walikota menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015, maka mereka tidak peka dan memilih untuk berjamaah melakukan pelanggaran, berjamaah dalam menindas pekerja dan berjamaah dalam memiskinkan rakyat," tutupnya.

Adapun, tuntutan ASPEK Indonesia sebagai berikut:

1. Batalkan PP 78/2015 karena melanggar UU yang lebih tinggi, dan kembali tetapkan UMP/UMK berdasarkan UU 13/2003 yaitu melalui hasil survey KHL yang benar.

2. Penambahan komponen KHL dari 60 menjadi minimal 84 komponen.

3. Naikkan UMP/UMK minimal 25 persen dari hasil survey KHL yang benar.

(Fakhri Rezy)