Setahun Jadi Presiden, Jokowi Akhirnya Luncurkan Tol Laut

JAKARTA - Di penghujung akhir 2015, program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya diluncurkan juga, yakni program tol laut yang bisa membuat Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Program tol laut memang menjadi jargon Jokowi ketika melakukan kampanye pemilihan presiden (pilpres) beberapa waktu lalu.

Peluncuran progam tol laut ini diselenggarakan pada 4 November 2015, yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan meluncurkan perdana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut tahun anggaran 2015.

Dalam rangka pelaksanaan program tol laut ini, pemerintah juga memberikan penugasan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni/Persero). Adapun, penugasan kepada BUMN pelayaran tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut yang diikuti dengan terbitnya Permen Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2016 tanggal 16 Oktober 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dan Permen Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang tarif angkutan barang dalam negeri dan bongkar muat dalam rangka pelaksanaan tol laut.

Peluncuran program tol laut ini dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, jajaran Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, direksi PT Pelni (Persero) serta pejabat pemerintahan yang terkait program tol laut.

Sebelum menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan, pemerintah harus membuat akses tol laut. Dengan adanya tol yang dibangun di atas laut, diharapkan nantinya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pulau-pulau tersebut harganya bisa sama.

Seperti diketahui, harga komoditas tiap pulau berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tingkat inflasi di daerah sulit dijaga. Hal ini juga guna menangani adanya kesenjangan perbedaan harga komoditas di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

"Ada kesenjangan di dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda di pulau-pulau itu. Saya contohkan semen di Jawa harganya sekitar Rp50.000, di Papua di atas Rp1 juta, kenapa? Karena manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," ujar Jokowi, Jakarta, Rabu 21 Mei 2014.

Menurutnya, pembangunan tol laut tersebut bukanlah yang dimaksud jalan tol yang menghubungkan antar pulau. Namun tol laut yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan di pulau-pulau tersebut atau yang dinamakan dengan deep sea port.

"Tol laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama. Ini kan rasa keadilan," jelasnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, tol laut menjadi cara pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dapat menekan biaya barang di pasar. Diakui Jonan, selama ini yang menjadi acuan kesejahteraan masyarakat hanya indikator perekonomian secara nasional. Padahal, disparitas harga di setiap daerah masih terjadi dan disparitasnya tinggi.

"Melalui semangat nawacita, ada dua cara pemerintah yaitu meningkatkan pendapatan dan menurunkan harga, yaitu melalui transportasi berjadwal pada tol laut," kata Jonan saat di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 4 November.

Jonan menuturkan, program tol laut merupakan program yang memberikan dampak positif bagi keberlangsungan perekonominan nasional. Terutama pada kepastian pergerakan barang dan juga kepastian harga barang itu sendiri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasi Lembong mengatakan, program tol laut bisa memangkas disparitas harga dari daerah produksi dengan daerah terpencil di Indonesia sebesar 30 persen. Lembong menyebutkan, perkiraan pemangkasan disparitas harga di beberapa daerah juga berasal dari kajian Kementerian Perdagangan.

"Menurut data dari Kementerian Perdagangan, testing dan analisa program ini, menunjukkan diharapkan harga di daerah harga terpencil bisa turun 30 persen dibandingkan sebelumnya," kata Lembong ditempat yang sama.

Corporate Secretary PT Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan, Pelni akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan moda angkutan barang yang prima guna menunjang program tol laut.

"Penunjukan Pelni sebagai operator program tol laut ini semakin menegaskan peran kami dalam menghubungkan nusantara dan menyatukan Indonesia," kata Didik.

Dalam program tol laut, pemerintah akan mengoperasikan tiga trayek dari enam trayek yang telah ditetapkan atau diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut tahun anggaran 2015.

Besaran kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut tersebut sebesar Rp257,907 miliar dengan enam unit kapal. Namun sehubungan dengan keterbatasan waktu yang tinggal dua bulan dan ketersediaan armada PT Pelni, maka untuk hal ini baru dioperasikan tiga unit kapal untuk tiga ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar Rp30 miliar.

Adapun, ketiga susunan jaringan trayek tersebut, adalah:

1. Kodo Trayek T - 1 : Tg. Perak - Tual - Fak fak - Kaimana - Timika - Kaimana - Fak fak - Tual -Tg Perak. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 32).

2. Kode Trayek T - 4 : Tg. Priok - Biak - Serui - Nabire -Wasior - Manokwari - Wasior- Nabire - Serui - Blak - Tg Pnok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga Ill - 22).

3. Kode Trayek T -6 : Tg. Priok - Kijang - Natuna - Kijang - Tg Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 4).

Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat.

(Widi Agustian)