JAKARTA - Menteri ESDM Sudirman Said hingga kini masih mengusulkan pengelolaan gas abadi Blok Masela di lepas pantai (offshore). Pasalnya, investasi yang dikeluarkan dengan sistem tersebut menurut perhitungannya hanya akan membutuhkan dana sekira USD14,8 miliar.
Namun, Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo menantang Sudirman untuk menjamin nilai investasi yang akan dihabiskan nanti tidak lebih dari perkiraan tersebut. Jika lebih maka harus ditanggung oleh pihak pengola yakni Inpex dan Shell.
"Kepada Mas Sudirman Said pertanyaan saya kalau memang bisanya USD14,8 miliar berani tidak membuat kontrak antara negara, yakni SKK Migas dengan pemegang konsesi? Jika nanti biayanya membengkak tajam ditanggung kontraktor, negara tidak boleh dibebani cost recovery," tegasnya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Menurut Dradjad, jika tidak ditegaskan dengan perjanjian tersebut, ada kemungkinan besar keuangan negara akan terbebani dengan adanya pembengkakan biaya investasi. Alhasil, hanya pihak pengusaha yang akan diuntungkan.
"Karena kalau ngebor minyak itu seluruhnya yang biayai penuh ke yang mengelola cost recovery. Jadi, berani enggak teken kalau di atas itu maka sisanya semuanya ditanggung dia, tidak boleh negara. Informasi saya saat ini mereka belum berani, artinya kan tidak pede," imbuhnya.
Bukan hanya itu saja, menurut Dradjad pihak yang berseberangan yang menginginkan pembangunan sistem pengolahannya di darat atau onshore juga harus melakukan hal serupa.
"Biaya yang di darat kan diperkirakan hampir USD19 miliar. Kalau dihitung dari pengalaman kilang darat yang sudah ada itu biayanya tidak sampai sebesar itu kata ITB. Tapi, saya tantangin juga teman-teman ITB yang bilang itu akan lebih murah USD5 miliar, saya tanyakan sana berani tidak tanggung jawab jika lebih besar?" pungkasnya.(rai)
(Rani Hardjanti)